Site Loader
Wahai UKM, Simak Cara Daftar Logistik Barang dan Jasa Pemerintah

Liputan6. com, Jakarta – Saat ini Pemerintah padahal mendorong belanja pengadaan barang & Jasa di tingkat Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk UKM.


Bagi pelaku UKM yang mau bergabung atau bertransaksi dalam logistik barang dan jasa Pemerintah 2020, sangat mudah untuk mendaftarnya.

Sekretaris Pokok LKPP Setya Budi Arijanta, menjelaskan UKM yang ingin bergabung bisa langsung mendaftar di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) setempat dalam mana domisili UKM Anda.


“Sekarang pendaftarannya dibuka secara online, syaratnya cukup menunjukkan E-KTP dan NPWP, kalau UKM sebetulnya termasuk golongan pengusaha kena retribusi (PKP) yang omzetnya di akan Rp 4, 6 miliar per tahun, ” kata Setya di dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020, Rabu (18/11/2020).


Tapi kalau UKM tersebut tidak masuk kategori PKP maka tidak perlu NPWP, sehingga daftarnya seperti mendaftar membuat dana. Demikian verifikasinya online tidak menetapkan datang, nanti dapat akun sesudah dapat akun berarti UKM tersebut sudah terdaftar di LPSE serta bisa diorder oleh Pemerintah.


“Kalau dia nilainya sampai Rp 200 juta bisa logistik langsung, kalau ikut diatas Rp 200 juta bisa melalui tender cepat atau kalau produk dia dimasukkan katalog masuklah katalog, ” ujarnya.


Kemudian kalau akan bertransaksi dibawah Rp 50 juta bisa bergabung di marketplace yang sudah LKPP integrasikan dengan sistem LKPP seperti Program Jaga pengadaan, ada Bhinneka, Grab, Gojek, Shopee, Blibli, dan Bukalapak.


“Menjadi merchantnya marketplace bisa mendaftar di marketplace tersebut, belakang setelah terdaftar produknya bisa dilihat di marketplace dan belanjanya simple. Dan program bela pengadaan itu dikatkan dengan program kemenkeu buat transaksi UKM tidak kena retribusi sampai Desember, ” pungkasnya.      

2 dari 3 halaman

LKPP: Potensi Belanja Pengadaan Belanja Barang dan Jasa UMKM Capai Rp 318 T

Besar Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Negeri (LKPP), Roni Dwi Susanto, meminta kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah untuk meningkatkan pengadaan Belanja barang dan Jasa UMKM.


“Kami laporkan untuk potensi belanja pengadaan untuk usaha mikro dan kecil pada tahun 2020 sebesar Rp 318, 03 triliun atau 37 persen dari total belanja pengadaan dan sampai saat ini realisasinya sudah mencapai   Rp 82, 64 triliun atau 25, 99 persen dari daya belanja UKM, ”  kata Roni dalam  Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020, Rabu (18/11/2020).


Untuk bisa mengejar angka 40 persen sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, maka belanja pengadaan usaha mikro dan kecil harus ditingkatkan teristimewa.


Ia meminta pimpinan Kementerian lembaga dan kepala wilayah didorong untuk berkontrak dengan usaha mikro kecil untuk paket pemasokan yang nilainya sama dengan Rp 2, 5 miliar.


Sementara untuk paket pengadaan yang nilainya diatas Rp 2, 5 miliar dapat berkontrak dengan jalan menengah dan atau usaha gede dan non kecil dengan tetap melibatkan usaha mikro dan mungil menggunakan produk dalam negeri pada pemenuhan barang jasanya.


Disamping itu LKPP telah menyimpan laman khusus bagi usaha mungil pada portal pengadaan nasional untuk memberikan informasi yang terkait daya kecil secara luas antara asing informasi tentang jumlah pelaku daya kecil, potensi nilai belanja pengadaan untuk usaha kecil, dan macam komoditas pada katalog elektronik yang dijual oleh usaha kecil.


“Kami laporkan LKPP sudah mencanangkan program   untuk menolong program usaha mikro dan cara kecil UKM go digital melalui proses belanja langsung Kementerian Institusi, pemerintah daerah yang bernilai paling tinggi Rp 50 juta Kepada daya mikro kecil yang tergabung pada e-marketplace, ” ujarnya.


Program ini merupakan bagian daripada gerakan bangga buatan Indonesia jadi upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak covid-19 terhadap kegiatan perekonomian khususnya bagi usaha mikro dan kecil.


“Sampai saat tersebut sudah 71 kemudian lembaga negeri daerah yang memanfaatkan Belanja logistik, ” katanya.


  Kata Roni, LKPP akan langsung menambah jumlah marketplace yang bercampur produk yang dicantumkan dan bentuk market yang sudah ada serta menjajaki untuk belanja penggunaan yang langsung dengan nilai Rp 50 juta menjadi sampai dengan 200 juta.


Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentunya kelembagaan pengadaan  barang dan jasa  harus menjadi lebih kuat serta mandiri melalui pembentukan unit kerja pengadaan barang dan jasa negeri.        

3 lantaran 3 halaman

Saksikan Gambar Pilihan di Bawah Ini:

Daniel Powell