Site Loader
six Oktober 1998: Kembalinya Majalah Tempo Setelah Diberedel Rezim Orde Baru

Liputan6. com, Jakarta – Presiden Soeharto marah besar saat meresmikan pembangunan Pangkalan Utama Angkatan Laut di Teluk Ratai, Lampung pada 9 Juni 1994. Lewat pidato tanpa teks, dengan keras dia menegaskan bahwa pembelian 39 kapal Jerman adalah idenya, bukan Menteri Negara Riset dan Teknologi B. J. Habibie.


ABRI juga diminta tidak berkecil hati karena seolah tidak dipercaya dan ditinggalkan dalam proses pembelian kapal itu. Soeharto menjelaskan, negosiasi itu sengaja dilakukan dengan Kanselir Helmut Kohl secara diam-diam atas permintaan pemerintah Jerman.

Dikutip dari ‘Majalah Tempo: Jerman Punya Kapal, Tempo Ketiban Bredel’ Edisi: 12 Oktober 1998, insan pers juga tidak luput dari hujatan. Dari atas geladak KRI Teluk Banten, Soeharto memerintahkan agar pers yang telah mengadu domba dalam pemberitaan kapal itu ditindak tegas.


Di sinilah titik awal pemberedelan dimulai. Pada twenty one Juni 1994, pemerintahan Presiden Soeharto menutup Majalah Tempo, Majalah Publisher dan Tabloid DeTIK. Peristiwa 26 tahun lalu itu masih segar diingatan Harjoko Trisnadi, pendiri Tempo.


Harjoko-lah yang menerima surat keputusan dari Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Kementerian Penerangan, Subrata, atas nama Menteri Penerangan Harmoko.


“Tanggal itu saya tidak bisa melupakan, ” katanya saat dihubungi Tempo , Senin twenty two Juni 2020.


Kala itu, Tempo edisi terbaru yang beredar di Jakarta, 7 Juni 1994, memang memuat cover story tentang pembelian kapal. Tulisan utama berjudul Dihadang Ombak dan Biaya Besar mengungkapkan tarik ulur biaya pembelian kapal antara Menteri B. M. Habibie dan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad.


Seminggu sebelumnya, Tempo juga menurunkan tulisan berjudul Jerman Punya Kapal, Indonesia Punya Beban, yang melaporkan bahwa biaya pembelian 39 kapal itu telah membengkak 62 kali. Kalangan pers di Jakarta percaya bahwa sasaran kemarahan Soeharto itu adalah Majalah Tempo.


Panas Dingin Redaksi Tempo


Di ruang redaksi Tempo, Kuningan, Jakarta Selatan, awak redaksi yang berkumpul menyaksikan pidato Soeharto di televisi langsung panas dingin. Fikri Jufri yang menggantikan Goenawan Mohamad sebagai pemimpin redaksi, mengumpulkan sejumlah wartawan.


Berdasarkan ‘Majalah Tempo: Jerman Punya Kapal, Tempo Ketiban Bredel’ Edisi: 12 Oktober 1998, Fikri bilang dia merasakan kemarahan Soeharto pasti ada buntutnya.


“Kalau Soeharto sudah ngomong pers akan ditindak, pasti akan ia lakukan. Tindakan minimal, saya sebagai pemimpin redaksi harus pergi. Maksimal, Tempo ditutup, ” kata Fikri saat itu.


Sehari setelah Soeharto bicara di Teluk Ratai, rapat koordinasi bidang politik dan keamanan (Polkam) digelar di Jakarta. Hasil rapat itu pun makin membingungkan.


Menteri Penerangan Harmoko sebelumnya sudah memberi sinyal kuat bahwa media yang mengadu domba akan ditindak tegas. Sementara Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Soesilo Sudarman kabarnya tidak setuju andai tindakan tegas itu berupa pemberedelan.


Informasi lainnya menyebut, Harmoko dan Soesilo sepakat memberikan peringatan saja kepada Tempo serta sejumlah media lain. Hal tersebut akan diumumkan seusai rapat polkam berikutnya pada 30 Juni 1994.


Sambil menanti, sumber lain dari Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengatakan yakni Menteri Habibie menyiapkan gugatan USD 1 miliar terhadap Tempo sebagai rencana pertama.


Yang kedua, Tempo akan ditutup sementara, pemimpin redaksi diganti, komposisi saham diubah. Jika misalnya Tempo hanya diperingatkan saja oleh Departemen Penerangan, kata sumber itu, gugatan Habibie akan dicatatkan di pengadilan.


Hingga akhirnya pada aching hari 20 Juni 1994, secara mendadak Menteri Harmoko dan Moerdiono dipanggil ke Jalan Cendana, kediaman Presiden Soeharto. Di sana, keputusan sudah diambil yakni Tempo ditutup, juga DeTik dan Editor. Instruksi harus dijalankan secepatnya. Tanpa perdebatan, tanpa pertanyaan.


Komentar Harmoko, “Eee, wah?, kok saya lupa ya. Sudahlah, biarkan tersebut semua berlalu, ” katanya kepada Tempo .


2 dri 4 halaman

Tempo Melawan hingga Terbit Lagi

Masuk 21 Juni 1994, Menteri Harmoko sebagai Amir Dewan Pers memanggil anggota pelaksana harian. Undangan itu disampaikan lewat telepon dengan jadwal rapat dimulai pukul 09. 00 WIB di Gedung Dewan Pers di Kebonsirih, Jakarta Pusat.


Jakob Oetama, pemimpin harian Kompas, datang terlambat dalam rapat. Selain Harmoko serta Dirjen Pers dan Grafika Subrata, hadir dalam ruangan Sjamsul Basri dari Suara Karya serta Handjojo Nitimihardjo dari kantor berita Antara.


Jakob Oetama dalam kesaksian di pengadilan kasus Tempo, menyatakan pihaknya tidak merekomendasikan pemberedelan. Dari empat rekomendasi, satu di antaranya adalah mengganti Fikri Jufri sebagai pemimpin redaksi.


Mengalir begitu saja, saran Dewan Pers tampaknya tidak cukup sakti menahan keputusan beredel yang telah diambil sebelumnya. Sebab, sekitar pukul 13. 00 WIB pada twenty one Juni 1994 itu, Handjojo Nitimihardjo dipanggil Dirjen PPG Subrata serta diberi tahu bahwa pemerintah hari itu menutup tiga media. Sesuatu yang melenceng dari saran Dewan Pers.


Sore harinya sekitar pukul 16. 00 WIB, Dirjen PPG Subrata mengumumkan pemberedelan tersebut.


Pendiri Tempo, Harjoko Trisnadi, mengatakan, media massa era Orde Baru memang wajib mengantongi surat izin terbit di dalam bentuk Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP). Di dalamnya wajib tertera nama pemimpin umum, pemimpin redaksi, dan pemimpin perusahaan dan diharuskan disahkan di Departemen Penerangan.


Sebab itu, konsekuensinya mass media massa dapat dicabut kapan tertentu. Seperti yang pernah dialami Speed pada pemebredelan pertama 1982, lantaran dianggap terlalu keras mengkritik Orde Baru dan kendaraan politiknya, Golkar, pada Pemilu 1982. Saat itu, izin terbit Tempo dicabut selama tiga bulan.


“Tapi yang kedua kalinya (21 Juni 1994) final. Enggak bisa terbit lagi, ” ujar Harjoko.


Dengan selembar surat beredel, kapal bernama Tempo itu langsung karam. Walau kemudian terbukti tidak untuk selama-lamanya.


Isi surat beredel dari Departemen Penerangan tanggal 21 Juni 1994 sendiri tidak menunjukkan jelas alasan pemberangusan. Hanya disebut, ‘Isi beberapa penerbitan Tempo tidak lagi mencerminkan kehidupan pers yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab’.


Juga disebutkan, penertiban terhadap Tempo diambil untuk membina dan mengembangkan pers nasional sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Termasuk demi terbinanya stabilitas nasional di Republik Indonesia.


Tempo yang menolak keputusan pemberedelan itu lantas menggugat pemerintah di Pengadilan Tata Cara Negara (PTUN). Tanpa diduga, hakim Benyamin Mangkoedilaga memenangkan Tempo pada 3 Mei 1995 dan akhirnya dapat kembali terbit.


Namun Majalah Tempo baru bisa terbit kembali pada 6 Zehnter monat des jahres 1998, setelah empat tahun mati suri. Edisi kelahiran kembali terkait memuat laporan utama sekitar fall pemerkosaan yang menimpa etnis Tiongkok selama masa-masa kerusuhan bulan Mei 1998.  


Dilansir dari “Majalah Tempo: Tidak Sekedar Kembali”, Edisi: 7 Maret last year, kala itu ada seorang tokoh yang dekat dengan kekuasaan menawarkan kesempatan agar Tempo bisa terbit lag setelah diberedeli.  


Lima hari setelah pemberedelan, dia mengundang Pemimpin Umum Speed Eric Samola dan beberapa pimpinan lain untuk bertemu di salahsatu hotel. Dia menawarkan, Tempo dapat terbit lagi tapi dialah yg menguasai hak mengangkat dan memberhentikan redaksi.  


Tawaran itu ditolak dan Tempo memilih melawan pemberedelan lewat pengadilan dan aksi-aksi demonstrasi. Sebagian yang lain menerbitkan publikasi bawah tanah, hingga web. Namun, zaman belum berpihak. Tempo terus terbentur tembok kekuasaan yg sedang di puncak kegarangannya.


Hingga akhirnya, berembus angin perubahan pada 1998, bersama makzulnya Presiden Soeharto. Penguasa baru tidak lagi mengontrol pers, dan peluang Tempo terbit kembali terbuka lebar.  


Dengan sekelumit perdebatan, diputuslah kelahiran kembali Tempo. Urusan selanjutnya adalah modal yg belum ada. Diskusi kembali terjadi dan diputuskan modal awal pinjam dari PT Grafiti Pers.  


Jumlah awak yg minim tak  membuat  gentar. Semangat malah kian membara.


Kebebasan pers pun mulai dirasakan setelah kejatuhan Soeharto. Aturan izin terbit sudah dihapus, bahkan Departemen Penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

3 dari 4 halaman

Pembelaan BJ Habibie

Tatkala pemberedelan terjadi, Menteri Habibie tengah berada di Jepang. Sebuah kabar dari Jepang menyebut, Habibie sempat mengutarakan bahwa dirinya tidak dapat tidur setelah Tempo menulis soal 39 kapal Jerman.


Pernyataan ini dibantah Menteri Habibie dalam jumpa pers di Resort New Otani, Tokyo.


“Saya tak tahu dari mana khayalan indah itu. Saya tak tahu menahu. Kalau orang lain berkata macam-macam, saya tak peduli, ” bantah Habibie seperti dimuat harian Bisnis Indonesia, 23 Juni 1994.


Tempo ketika itu mencoba melayangkan permohonan wawancara dengan B. J. Habibie yang telah menjadi Presiden Ketiga RI. Namun tidak kunjung menerima jawaban.


Fikri Jufri yg kala itu menjadi pemimpin redaksi Tempo sedari awal mempertanyakan penyebab Tempo diberangus rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto melalui Menteri Penerangan Harmoko.


“Ternyata karena cover story Pace waktu itu mengenai pembelian kapal bekas dari Jerman Barat ke Indonesia, ” ujar Fikri ketika Peringatan 20 Tahun Pemberedelan Speed di Kebayoran Center, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juni 2014.


Dikutip dari tempo. co , Fikri akhirnya mencari tahu alasan pemberedelan tersebut ke penasihat ekonomi Soeharto, Ali Wardhana.


“Saya bertanya ke Ali, siapa di belakang ini semua sampai Pak Harto setuju memberedel Tempo, ” tanyanya.


Ali pun lantas menjawab dengan syarat tidak boleh dijadikan berita.


“Pak Ali bilang Habibie. Dan Soeharto memang sangat dekat dengan dia, ” kata Fikri.


Sementara itu, B. J. Habibie yang hadir dalam acara peringatan HUT AJI ke-19 di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, 29 Agustus 2019 malam, memberikan klarifikasinya. Diawali dengan menjelaskan gagasan proyek pengadaan kapal perang dari Jerman.


“Saya dipanggil oleh Pak Harto, ini ada berita armada Jerman Timur yang terdiri dari peluru kendali dan 36 kapal dijual. Itu baru kata dia. Coba kamu usahakan, ” terang Habibie seperti dilansir dari Merdeka. com .


Habibie dipercaya menjadi negosiator proyek tersebut dan berhasil mengajak Jerman bekerja sama hingga mau menjual perangkat militernya tersebut ke Indonesia. Padahal, kala itu Jerman enggan menjual kepada negara yang dilanda krisis.


“Waktu saya boleh beli, saya runding seluruh armada dan sparepart dapat USD 12, 5 juta. Saya meraih semua dan suku cadang. Saya setor ke Pak Harto, inch kata Habibie.


Presiden RI Ketiga itu mengklaim sebatas mengurusi pembelian sampai di tahapan itu saja. Sementara soal pembayaran dan keuangan, sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan.


“Yang implementasi tersebut Faisal Tanjung. Harga saya telah serahkan ke Pak Harto yang membawa itu militer Menhankam, ” jelasnya.


Hingga akhirnya, muncul kabar adanya dugaan mark up harga armada militer itu membengkak berkali-kali lipat. Pemberitaan pun diterapkan oleh Majalah Tempo, Tabloid DeTik, dan Majalah Editor.


Keputusan pemberedelan ketiga media tersebut pun diambil karena dianggap memprovokasi isu. Dalam hal ini, Habibie mengaku langsung menemui Menteri Penerangan Harmoko selaku eksekutor yang meraih perintah langsung dari Soeharto.


“Kenapa diberedel, lho itu orang-orang pinter kritis. Kita mau wujud SDA Indonesia kenapa ditakut-takutin, inch ucap Habibie.


Habibie bersikeras dengan menegur Harmoko serta menyuruhnya untuk menyampaikan ke ketiga media tersebut untuk dapat menerbitkan tulisannya kembali. Dia meminta bukan perlu ada pemberedelan, kalau ada kesalahan solusinya cukup berupa teguran.


Namun, Harmoko bukan bisa membatalkan pemberedelan itu. “Soalnya saya sudah tandatangani. Sudah dilaksanakan, ” kata Habibie menirukan ucapan Harmoko.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Daniel Powell