Site Loader
Respons Bupati Jember Faida Usai MA Tolak Permohonan Pemakzulan

Liputan6. com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak tuntutan hak uji pendapat DPRD setempat untuk memakzulkan Bupati Jember Faida. MA menilai, kesalahan yang diperbuat bupati telah diperbaiki.


Menanggapi hal tersebut, Faida bersyukur MA menolak permohonan hak uji pendapat DPRD setempat untuk memakzulkan dirinya karena dinilai melanggar sumpah dan janji jabatan.


“Alhamdullilah dugaan korupsi dan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan dengan selama ini dituduhkan DPRD Jember ditolak Mahkamah Agung, ” perkataan Bupati Jember Faida, dalam bukti tertulis, seperti dikutip dari Kurun, ditulis Rabu (9/12/2020).

Faida menilai, tuduhan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama mengemban amanah rakyat Jember juga tidak terbukti dan ditolak sebab MA.


“Alhamdullilah, dalam negeri ini keadilan masih bisa diperjuangan dan hukum bisa ditegakkan. Terima kasih kepada Ketua MA dan para hakim yang mendirikan kebenaran, ” ujar Faida.


Faida juga mengatakan, sepanjang masih bersama rakyat dan memperjuangkan rakyat, Allah SWT akan membantu dan semata-mata pihaknya berharap ridho Allah.


Sementara tersebut, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengaku belum menerika amar tiruan putusan penolakan usulan pemakzulan Bupati Jember dari MA, sehingga tak dapat berkomentar banyak.


“Saya tidak tahu apa penyebab ditolak hak menyatakan pendapat itu oleh MA, apakah dari arah materialnya atau sistematika? Saya masih belum tahu, ” ujar tempat.


Ia menuturkan, DPRD Jember akan mempelajari kekurangan lantaran usulan pemakzulan bupati yang ditolak hakim MA itu setelah menyambut salinan putusan.

** #IngatPesanIbu


Pakai Masker, Cuci Lengah Pakai Sabun, Jaga Jarak serta Hindari Kerumunan.


Selalu Terbuka Kesehatan, Jangan Sampai Tertular serta Jaga Keluarga Kita.

dua dari 4 halaman

MA Tolak Pemakzulan Bupati Jember

Sebelumnya, MA menolak permohonan hak tes pendapat DPRD Jember untuk memakzulkan Bupati Jember Faida. MA menilai kesalahan yang dilakukan Faida telah diperbaiki.


Juru cakap MA Andi Samsan Nganro meniti pesan singkat menyampaikan pertimbangan majelis hakim adalah Faida telah menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi, Mendagri serta Komisi ASN, serta Gubernur Jawa Timur.


“Tindakan tumenggung yang melanggar ketentuan administrasi sebati rekomendasi Menteri PAN RB, Gajah Dalam Negeri, Komisi Aparatur Biasa Negara, Gubernur Jawa Timur tersebut telah ditindaklanjuti oleh  Bupati Jember, sehingga kesalahan yang dibuatnya telah diperbaiki, ” kata Juru cakap Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro dalam keterangan tulis, Selasa, 8 Desember 2020, seperti dikutip lantaran Kanal News Liputan6. com


Oleh karenanya, kata Andi, usulan pemberhentian Faida dari posisinya tak memiliki landasan hukum.


“Dengan demikian usulan pemberhentian Bupati Jember dari DPRD Kabupaten Jember tidak beralasan hukum, ” ujarnya.

3 dari 4 halaman

DPRD Jember Usulkan Pemberhentian Tumenggung Faida

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Jember melalui fraksi-fraksinya sepakat untuk mengusulkan pemberhentian Tumenggung Jember Faida dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat yang digelar di ruang sidang utama dalam DPRD setempat pada Rabu, 22 Juli 2020 selama empat tanda sejak pukul 11. 00 WIB hingga 15. 00 WIB.


“Keberadaan bupati sudah tidak diinginkan oleh DPRD Jember demi parlemen, ” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi usai rapat paripurna hak menyatakan pendapat di DPRD Jember, dikutip  Antara.


Dia menuturkan,   hak menyatakan pendapat merupakan tindak tinggi dari dua hak yang sudah dilakukan oleh DPRD Jember, yaitu hak interpelasi dan hak daftar pertanyaan sesuai dengan aturan, bahkan rekomendasi dewan dalam dua hak tersebut diabaikan oleh Bupati Faida.


“Kami menganggap bupati telah melanggar sumpah jabatan, melanggar susunan perundang-undangan, sehingga DPRD bersikap menggunakan hak menyatakan pendapat kompak bahwa bupati dimakzulkan, ” tuturnya.


Politikus PKB Jember tersebut mengatakan, DPRD secara administratif tidak bisa memberhentikan bupati, namun dengan bisa dilakukan adalah pemakzulan atau pemecatan secara politik.


“Yang bisa memecat bupati adalah Mendagri melalui fatwa Mahkamah Luhur. Kami akan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung, sehingga kami bakal meminta fatwa MA terkait keputusan paripurna itu, ” kata tempat.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Daniel Powell