Site Loader
Pegiat Anti-Korupsi: Vonis Ringan Bukan Ukuran Buruknya Kinerja KPK

Liputan6. com, Jakarta – Presidium Front Anti Korupsi Maruf Asni mengecap, vonis ringan majelis hakim Mahkamah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada terdakwa bukan suatu ukuran buruknya kinerja Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK).


Pernyataan ini dilontarkan sekaligus menanggapi kritik yang dilayangkan Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW sempat menyebut vonis ringan kepada kader PDIP Saeful Bahri yang menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terlalu rendah.

“Kurang tepat masa kemudian vonis hakim terhadap Saeful Bahri turut dipandang mencerminkan bobroknya kinerja komisi anti-rasuah dalam arah penuntutan, ” ujar Maruf pada keterangan tertulis, Jumat (29/5/2020).


ICW sempat menyebut, vonis 1 tahun 8 bulan kepada Saeful tidak lepas dari tuntutan ringan yang dibuat penuntut umum pada KPK yakni hanya dua tahun 6 bulan. Padahal, patuh ICW, tuntutan hukuman maksimal untuk terdakwa pelaku suap ialah 5 tahun penjara.


Patuh Maruf, majelis hakim Pengadilan Tipikor mempunyai independensi dalam memutuskan sepadan perkara. Jadi tidak bisa pada intervensi oleh siapapun, termasuk jaksa penuntut umum dari KPK.


“Satu hal yang mesti dimengerti dan dipahami adalah tanduk kehakiman memiliki independensi yang tak dapat diintervensi oleh siapa pula. Entah itu individu atau grup, termasuk cabang kekuasaan tertentu, ” kata dia.

2 dari 2 halaman

Penilaian Hakim

Padahal, kata Maruf, kalau mencermati tuntutan dari jaksa KPK, justru relatif tinggi terhadap tersangka Saeful Bahri. Oleh karena itu, tentu hakim punya penilaian tunggal dalam membedah suatu perkara korupsi.


“Dan karenanya vonis yang diorbitkan harus diterima secara konsekuen. Dengan kata lain vonis hakim yang lebih ringan daripada penuntut merupakan manifestasi dari independensi kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang dijamin UUD 1945 bahwa kekuasaan yustisi merupakan kekuasaan yang bebas & merdeka, ” ucap Asni.


Ma’ruf mengatakan, terlalu pra menyimpulkan vonis rendah terhadap pelaku kejahatan korupsi merefleksikan lemahnya kemampuan penuntutan. Kesimpulan semacam itu, tinggi dia, tampak menunjukkan bila ideal menghukum seberat-beratnya masih dominan di dalam agenda antirasuah.


“Inilah yang mesti diubah, sebab ada tidaknya efek jera pelaku manipulasi, parameternya bukan seberapa berat balasan yang di terima, ” cakap dia.


“Bagaimana pula persoalan korupsi bukan perkara simplistik yang dapat dipersonifikasi. Tidak. Persoalan korupsi adalah persoalan struktural. Sebab karenanya agenda anti korupsi harus dipahami secara menyeluruh dan substantif, tidak parsial, ” sambungnya.

Daniel Powell