Site Loader
Nusantara perlu 2, 5 Tahun Persetujuan Kesepakatan GSP dengan AS, Ini Penyebabnya

Liputan6. com, Jakarta – Amerika Konsorsium (AS) sempat menahan pemberian kemudahan Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia selama 2, 5 tahun, tepatnya sejak Maret 2018. Padahal, sejak 1980 Indonesia sudah jadi langganan penerima fasilitas penanggalan bea tarif masuk tersebut, serta telah diperpanjang sebanyak 15 kali.


Duta Besar MENODAI untuk AS Muhammad Lutfi menjelaskan, banyak sekali permasalahan yang membuat negosiasi ini harus tertunda dua, 5 tahun. Terutama karena cara pandang dalam berdagang Indonesia dengan ruwet dan ketinggalan zaman.

“Jadi jika saya melihat dari item-nya tersebut kalau enggak salah ada 9 item yang bikin sakit kepala semuanya. Itu karena Pemerintah Amerika kalau saya boleh kasih contoh, mereka kesel juga, ” ujar Lutfi, seperti dikutip Selasa (3/11/2020).


“Indonesia juga jago membuat permasalahan yang perlu dipermasalahkan. Dan ini adalah bagian sejak perdagangan masa lalu, ” dia menekankan.


Mantan Menteri Perdagangan ini menyatakan, Pemerintah Nusantara kala itu masih memakai model pikir perdagangan sebagai persaingan. Padahal saat ini Amerika Serikat sudah menekankan prinsip kolaborasi dalam kerjasama dagang.


“Misal misalnya di holtikultura. Setelah kita lihat contoh, mereka mau jual kentang. Kentangnya ini dipakai sama pabrik. Sama kita itu disusah-susahin karena ini masalah persaingan, ” sirih Lutfi.


“Setelah kita hitung mereka mau jual kentang berapa, ini saya tidak bercanda, kentang yang mereka mau berniaga ke Indonesia itu nilainya USD 1 juta. Jadi kira-kira Rp 14 miliar. Mau dimakan sepadan 270 juta rakyat Indonesia. Hamba dalam hati saya, kenapa ya kok kita ribut masalah kek gini, ” ungkapnya.


Menurut nya, masalah seperti itu ialah warisan masa lalu, yakni bergandengan dalam perdagangan. Atau menurut nama yang dipakai Lutfi, kalau mampu membeli sesedikit mungkin, dan menjual sebanyak mungkin.


“Itu masa lalu. Yang kita musti hadapi sekarang ini adalah era kolaborasi, kita musti sama-sama mengesahkan persamaan tersebut, ” pungkas dia.

2 dari 4 halaman

Negeri AS Perpanjang Fasilitas GSP, Jokowi: Bisa Tarik Investasi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau  Jokowi  menyambut baik langkah Pemerintah Amerika Serikat melalui United States Trade Representative (USTR) yang dengan resmi telah mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia.


Menurut Jokowi, kejadian ini dapat memperbaiki investasi. Selain itu, dia berharap ekspor sanggup naik karena fasilitas tersebut.


“Kita harapkan ekspor kita akan bisa naik, melompat sebab fasilitas GSP diberikan kepada kita. Syukur-syukur ini juga dipakai jadi kesempatan untuk menarik investasi, ” kata  Jokowi  saat memimpin sidang kabinet paripurna dari Istana Negara Jakarta, Senin (2/11/2020).


Menurut dia, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang memperoleh fasilitas perpanjangan GSP dari Amerika Serikat. Sehingga, kesempatan ini kudu betul-betul dimanfaatkan untuk menarik investasi asing.


“Kita ada fasilitas itu karena orang ingin mendirikan industri pabrik perusahaan dalam Indonesia akan menjadi lebih memikat. Karena untuk masuk ke Amerika kita diberikan fasilitas dari Amerika, ” ujar  Jokowi.

3 dari 4 halaman

Keputusan GSP

Pemerintah Amerika Konsorsium, melalui United States Trade Representative (USTR) secara resmi telah melahirkan keputusan untuk memperpanjang pemberian sarana Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia.


Perpanjangan preferensi tarif GSP ini disambut baik oleh Pemerintah Indonesia.


Keputusan ini diambil sesudah USTR melakukan  review  terhadap sarana GSP untuk Indonesia selama kurang lebih 2, 5 tahun sejak Maret 2018.


GSP merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang dikasih secara unilateral oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974.


Fasilitas GSP ini mula-mula kali diterima oleh Indonesia di dalam tahun 1980.


Maklumat perpanjangan GSP oleh Pemerintah AS ini dibuat hanya berselang sehari usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2020.


“Pemberian fasilitas GSP adalah salah satu wujud konkret kemitraan strategis antara kedua negara dengan tidak hanya membawa manfaat positif bagi Indonesia, melainkan juga usaha di AS, ” ujar Menlu Retno.  

4 dari 4 kaca

Saksikan Video Pilihan dalam Bawah Ini:

Daniel Powell