Site Loader
KPK Pertimbangkan Ajukan Red Notice Harun Masiku ke Interpol

Liputan6. com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingat pengajuan red notice untuk buron  Harun Masiku ke Interpol. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui metode pergantian antar-waktu (PAW).


“Sebagai cara pencarian, soal permohonan red notice tetap nanti akan kami pertimbangkan lebih lanjut, ” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Minggu (26/7/2020).

Ali menyebut, KPK masih meyakini politikus PDIP itu masih berada di Tanah Cairan. KPK pun sudah mengajukan aplikasi pencegahan yang kedua kalinya untuk nama Harun Masiku ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.


“Saat ini KPK masih menganut yang bersangkutan masih berada dalam negeri, ” kata Ali.


KPK juga sudah melayangkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap penyuap bekas Komisioner KPU Wahyu Setiawan tersebut kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk yang kedua kalinya.


Berdasarkan Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, permintaan cegah hanya bisa dilakukan selama 6 bulan dan mampu diperpanjang paling lama 6 kamar. Jika dalam 6 bulan era cegah kedua ini KPK belum bisa menangkap Harun, berdasarkan UU tersebut, maka Harun bebas melaksanakan perjalanan ke luar negeri.


Masa cegah kedua kepada Harun Masiku terhitung sejak 10 Juli 2020. Ali memastikan bagian lembaga antirasuah akan terus melelah Harun.


“Saat itu KPK terus memaksimalkan pencarian kehadiran DPO (Harun Masiku). Koordinasi sudah dilakukan baik dengan Bareskrim Polri, Interpol dan Imigrasi, ” ujar Ali kepada Liputan6. com, Kamis 23 Juli 2020.

2 dari 3 halaman

KPK tidak bisa perpanjang cekal untuk yang ketiga kali

Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang mengatakan, KPK tidak bisa mengabulkan perpanjangan pencegahan ke luar negeri untuk yang ketiga kali pada Harun Masiku.


“Merujuk Pasal 97 UU Nomor enam Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pencegahan berlaku paling lama enam kamar dan dapat diperpanjang paling periode enam bulan, ” ujar Arvin saat dikonfirmasi, Selasa (21/7/2020).


Arvin menuturkan, sesuai sistem yang berlaku, permintaan pencegahan berjalan ke luar negeri terhadap seseorang hanya dapat dilakukan sebanyak perut kali. Jika dalam 12 bulan KPK tak menemukan Harun, maka KPK tak bisa lagi menyekat Harun ke luar negeri.


“Kalau ditotal ya saja 12 bulan, ” kata Arvin.


  Politikus PDIP Harun Masiku dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap bekas Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.


Tak hanya Harun Masiku serta Wahyu Setiawan, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya dalam kejadian ini. Yakni mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan Saeful Bahri pihak swasta.


Pemberian suap untuk Wahyu tersebut diduga untuk membantu Harun dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.


Wahyu diduga sudah menerima Rp 600 juta dari permintaan Rp 900 juta. Dari kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan pada Rabu, 8 Januari 2020 ini, tim penindakan KPK menyita uang Rp 400 juta.


Dalam perkara ini, Saeful divonis 20 bulan penjara, sementara Wahyu dan Agustiani masih menjalani metode persidangan. Sedangkan Harun Masiku sedang dalam perburuan tim lembaga pemberantasan korupsi.


3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di kolong ini:

Daniel Powell