Site Loader
KPK Dalami Suap Pengurusan DAK Melalui Legislator Sumatera Utara

Liputan6. com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus uang sogok pengurusan dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhan Batu Mengetengahkan lewat enam saksi.


Mereka adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dedi Iskandar, pekerja swasta Ferdiansyah HDB, staf pakar Chairul Saleh, kontraktor Franky Limihaya, wiraswasta Zulfikar, dan Edy Haflan.

“Tempat pemeriksaan di Polres Asahan, ” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (12/11/2020).


Teranyar, KPK menetapkan satu anggota DPR MENODAI periode 2014-2019 Irgan Chairul Mahfiz (ICM) dalam kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 buat Kabupaten Labuanbatu Utara.


Kasus ini berawal saat Bupati Labuanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus membagi DAK Bidang Kesehatan sejumlah Rp 49 miliar menjadi besar bagian dalam APBD tahun 2018. Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp 19 miliar dan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp 30 miliar.


Namun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK Bidang Kesehatan tubuh Kabupaten Labuanbatu Utara belum tersedia di Kementerian Keuangan karena belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini terjadi karena ada kelengahan input data dalam pengajuannya.


Atas terjadinya salah input data tersebut, Khairuddin selaku Bupati memerintahkan Agusman Sinaga selaku Besar Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara untuk meminta tumpuan Yaya Purnomo untuk menyelesaikan sandungan tersebut.


2 dari 3 halaman

Politikus PPP Jadi Tersangka

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Yaya meminta Wakil Gajah Umum PPP Puji Suhartono buat meminta koleganya di DPR agar membantu adanya pembahasan di Desk Kementerian Kesehatan untuk Kabupaten Labuanbatu Utara.


Puji kemudian meminta Irgan selaku Anggota Bayaran IX DPR RI yang bermitra kerja dengan Kementerian Kesehatan untuk mengupayakan adanya desk pembahasan Program Kerja dan Anggaran (RKA) DAK Bidang Kesehatan Kabupaten Labuanbatu Melahirkan di Kementerian Kesehatan.


Atas bantuan tersebut, Irgan menerima Rp 20 juta pada 4 Maret 2018, dan Rp 80 juta pada 2 April 2018 melalui transfer.


Sebelumnya, pada Selasa 10 November 2020, KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Mengadukan Kharuddin Syah dan mantan Pemangku Bendahara Umum PPP Puji Suhartono sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini.


KPK juga telah menyeret Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, Eka Kamaluddin, eks Pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo, Ahmad Ghias, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 Sukiman, Pengelola Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Natan Pasomba, dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Daniel Powell