Site Loader
Kepala F-PAN Nilai Perubahan Nama RUU HIP Tak Selesaikan Masalah

Liputan6. com, Jakarta – Plt Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Agenda Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sebaiknya dikeluarkan dahulu sebab Program Legislasi Nasional (Prolegnas) buat menghindari polemik lebih luas. Menurutnya perubahan nama RUU HIP menjadi RUU BPIP tidak membuat masalah ini selesai.


“Masyarakat menuntut RUU HIP segera dicabut dari Prolegnas, andaikata tetap dilanjutkan namun dengan mengubah judul dan substansi maka saya khawatir tidak menyelesaikan masalah, ” kata Saleh kepada Antara di Jakarta, Sabtu 18 Juli 2020.

Dia menilai pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk mengevaluasi terkait RUU HIP yang mendapatkan perhatian masyarakat dengan luas.


Saleh kacau kalau RUU HIP tersebut cuma diganti judul dan substansinya akan tetap ditolak masyarakat.


“Itu akan menghabiskan energi umum karena berpolemik, berdebat, dan bertanding argumentasi di ruang diskusi serta ruang publik, itu tidak cantik, ” ujar dia yang dikutip dari Antara.


Menurut dia, jika ingin membuat payung hukum bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) maka lebih baik mencabut awal RUU HIP kemudian mengajukan RUU BPIP.


Setelah itu, menurut Saleh, masyarakat perlu diberikan pemahaman terkait RUU BPIP tersebut agar memahami substansinya. “Kalau tidak semacam itu, masyarakat akan tetap terus memprotes dan itu bisa melenyapkan energi kita, ” katanya.


2 sejak 3 halaman

RUU BPIP Dihilangkan dari Prolegnas

Anggota Komisi IX DPR RI itu menceritakan, dirinya mendapatkan pertanyaan dari masyarakat kenapa Prolegnas 2020 disahkan hasil revisi tetapi masih ada RUU HIP di dalamnya.


Hal itu, menurut dia, menandakan bahwa penjelasan Menko Polhukam dan pimpinan DPR dalam Kamis (16/7) terkait RUU HIP tidak menyelesaikan masalah karena masih ada pertanyaan dari masyarakat.


“Bagi masyarakat yang penting RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas, karena di Prolegnas 2020 sedang ada RUU HIP, ” katanya.


Baca juga: Pengantara Ketua DPR: Mekanisme RUU HIP dibicarakan pada Masa Persidangan V


Dia menilai negeri harus mengkomunikasikan kepada masyarakat terpaut perubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP karena masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses legislasi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Lembah Ini:

Daniel Powell