Site Loader
Kekurangan Anggaran, DPRD DKI Sebut Anies Telat Antisipasi Dampak Corona
Liputan6. com, Jakarta Sekretaris Premi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak menyebut Pemprov DKI lamban dalam mengantisipasi dampak dari pagebluk virus Corona atau Covid-19 di hal percepatan pendapatan daerah.Salah satunya yakni terkait pendapatan dari Badan Pendapatan Wilayah (Bapenda). Dia menyebut seharusnya Bapenda dapat lebih awal menyelesaikan penetapan NJOP untuk Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).“Oke lah Januari tidak mungkin untuk bikin NJOP kan harus tersedia pergubnya, kemudian masa Februari tak bisa sampai. Artinya bisa khayalkan dari Maret katakanlah Februari, Maret, April sudah masuk berapa banyak (pendapatan) dari PBB saja tersebut, ” kata Jhonny saat dihubungi, Kamis (7/5/2020).Politisi PDI Perjuangan ini menyebut seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mempersiapkan lebih matang lantaran daerah lain. Sedangkan Indonesia selalu telah diprediksi akan terkena hasil virus Corona dari sejak baru merebak di sejumlah negara tetangga.Selain itu, Jhonny juga menyebut Pemprov DKI dikelilingi oleh para ahli yang mampu memberikan masukan terkait dampak virus Corona.“Mudah sekali sebetulnya, bisa mendengarkan para ahli, mendengarkan masukan dari jajaran serupa. Kurang apa, tapi keteteran pula soal ini, ” ucap tempat.
2 dari 3 halaman

Perkiraan Pemprov DKI Menurun

Sebelumnya, Asisten Bidang Ketenteraman Rakyat DKI Jakarta, Catur Laswanto memperkirakan pendapatan Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan dari Rp 87, 95 triliun ke Rp 47 triliun.Sedangkan logat dia, anggaran belanja daerah lebih besar yakni Rp 51 triliun. Hal itu juga sudah menggunakan pemangkasan sejumlah pos belanja dalam APBD DKI.“Anggaran Pemprov DKI sangat-sangat menurun. Kemarin kita di Banggar bersama abu ibu, anggaran semula Rp 87 triliun pada posisi rapat kemarin, setelah semuanya dipotong-potong tinggal Rp 47 triliun kemungkinan pendapatan, ” kata Catur saat rapat dalam Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5/2020).Dia pula menyatakan Pemprov DKI Jakarta selalu telah melakukan sejumlah efisiensi di belanja pegawai. Mulai dari pemangkasan tunjangan kinerja daerah (TKD) maka rencana pemotongan tunjangan hari umum (THR).“Kemungkinan TKD dipotong 50 persen, THR peluang tidak dibayarkan, terus gaji 13 tidak dibayarkan. Pejabat tidak dapat transportasi dan uang bensin, kita betul-betul melakukan ini, ” papar dia.
3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di kolong ini:

Hal menarik di Slot Online

Daniel Powell