Site Loader
Dalil Penambang Pasir Banyumas Tolak Larangan Penggunaan Mesin Sedot

Banyumas – Para penambang pasir di Kabupaten Banyumas, Jawa Sedang keberatan adanya imbauan dari Bangsal Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO) terkait pelarangan penggunaan mesin hirup pasir.


Imbauan tersebut disosialisasikan dalam forum Sosialisasi Penyerasian Pengawasan Pemantauan dan Penertiban bagian SDA dan kegiatan usaha pertambangan di Banyumas, di kantor Cabang Dinas ESDM Serayu Selatan, Purwokerto, Kamis (27/8/2020).

Keberatan tersebut disampaikan lupa satu penambang rakyat, Elko bahwa penambangan pasir yang dilakukan zaman ini sudah sesuai dengan preskripsi PP nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.


Menurut Elko, dalam pasal 48 ayat 4, PP 23 tarikh 2010, kata Elko, pada Bagian 3, huruf A, B disebutkan peraturan teknis sumuran pada IPT ijin pertambangan paling dalam 25 meter dan menggunakan pompa mekanik atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 horse power sudah jelas.


“Kalau lihat penjelasan dalam aturan yang ada dan himbauan dari BBWSO mengenai pelarangan penggunaan mesin pompa teknikus itu hanya boleh di khususkan untuk pertambangan logam, ” ungkapnya, dikutip Timesindonesia. co. id .


Elko menambahkan, PP nomor 23 tarikh 2010, dibuat untuk tata jalan pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara bukan hanya tambang logam. Penjelasan pasal tersebut lanjut Elko, yaitu untuk izin pertambangan anak buah secara umum tidak ada penyebutan khusus untuk tambang logam seperti yang dikehendaki oleh BBWSO.


“Artinya kegiatan yang awak lakukan sudah sesuai aturan penerapan mesinnya, jika saat ini BBWSO hendak melarang artinya tidak bersandar, ” tandasnya


2 dari 4 halaman

Tumpang Tindih Aturan

Sementara itu Kepala Forum Rembug Masyarakat Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Hilir Eddy Wahono menilai masyarakat disulitkan secara tumpang tindih aturan yang menjadikan pemerintah juga melakukan pelanggaran kepada aturan yang dibuat sendiri.


“Selama ini rakyat cuma dijadikan objek kebijakan, seharusnya anak buah diberi ruang yang jelas, sehingga bisa menjalankan usaha secara betul, tanpa harus dikorbankan oleh tumpang tindih aturan tersebut, sehingga melecehkan mendapatkan izin dan payung adat, ” katanya.


Tumpang tindih tersebut juga terkait adanya usulan Pemda Banyumas pada dekade tahun 2012 melalui Dinas ESDM Banyumas mengenai peta wilayah pertambangan. Sehingga muncul KepMen ESDM nomor 1204 tahun 2012, tentang peta wilayah pertambangan Jawa Bali.


“Diperbaharui dengan Kepmen ESDM No 3672, tahun 2017 mengenai peta wilayah pertambangan Jawa Bali, tidak berdasarkan pada Perda RTRW No 10 tahun 2011, dengan mana di pasal 43 disebutkan, sungai di kabupaten Banyumas, hadir dalam wilayah pertambangan. “Katanya.


Lebih jauh Eddy Wahono menyebutkan yang dimaksud wilayah pertambangan sesuai UU nomor 4 tahun 2000 tentanf pertambangan minerba, ada tiga yakni wilayah pencadangan negara, wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).


Ditambahkan Pergub Jateng tentang PTSP No 18 Tahun 2017 Pada halaman lampiran 1-9 PTSP tidak melayani IPR. Jadi ini yg menyebabkan seluruh IPR di Jateng kesulitan untuk memperoleh perijinan khususnya di Banyumas, kesulitan untuk mendapat perijinan tambang kaum.


3 dari 4 halaman

Respons BBWSO

Terkait hal tersebut, dirinya juga pernah melayangkan surat ke Gubernur Jateng pada 10 Agustus tahun 2019.


“Diharapkan para pengelola kebijakan bisa memberikan pembinaan berdasarkan pada aturan hukum yang pasti, “katanya.


Sedangkan di Pergub Jateng nomor 18 tahun 2016 tambah Eddy, disebutkan penyelenggaraan pelayanan bidang ESDM, pada Babak 1 ketentuan umum pasal 66 wilayah pertambangan rakyat yang dikenal WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.


“Berarti ESDM diberi kewenangan penyelenggaraan pelayanan. Secara jelas ESDM diberi kewenangan melalaikan pergub tersebut, “ujarnya.


Hal itu kontradiktif dengan Pergub PTSP No 18 tahun 2017, yang tidak menyebut tentang ijin pertambangan rakyat. Dan hal ini menurut Eddy Wahono, memperkuat menimpa tindih aturan tersebut. “Pemerintah juga diharapkan bisa memberi solusi tentang tumpang tindih aturan tersebut, “imbuhnya.


Sementara Kasi Berdiam Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) Rusdiansyah saat dihubungi melalui pesan singkat tidak menyikapi penolakan penambang Pasir Banyumas tersebut.


“Aturannya sudah terang, dan kami sifatnya hanya pembinaan dan himbauan. Tinggal masyarakat sedia mematuhi aturan apa mau menyalahi aturan, itu saja, “katanya.


Rusdiansyah menyarankan para penambang untuk mengurus izin agar pertambangannya jadi legal. “Jika tidak menyabet izin atau apapun tidak resmi bagi pelaku tambang atau para penambang, ” pungkasnya.


Dapatkan berita menarik Timesindonesia. co. id lainnya, disini:

4 dari 4 kaca

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Daniel Powell