Site Loader
4 Hal yang Disampaikan Mendagri Sudah KPU Izinkan Konser Pilkada 2020

Liputan6. com, Jakarta awut-awutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mengizinkan beberapa wujud kegiatan kampanye, salah satunya berupa konser pada Pemilihan Kepala Kawasan atau Pilkada Serentak 2020.


Meski diizinkan, KPU mengeluarkan sejumlah persyaratan agar konser Pilkada Serentak 2020 bisa digelar sebab berada dalam situasi pandemi Covid-19.

“Ada ketentuan dalam undang-undang dan di dalam peraturan memang diatur demikian. Bagi KPU tentu tidak mudah selalu menghapus bentuk-bentuk kampanye itu karena undang-undangnya masih sama, dasar penyelenggaraan pilkada ini kan masih Peraturan Nomor 10 Tahun 2016, ” kata anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Jakarta, Rabu, 16 September 2020, seperti dikutip dari Jarang.


Usai menuai bermacam-macam tanggapan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan biar konser nonfisik dilakukan secara daring atau melalui siaran radio dan televisi melibatkan TVRI dan RRI.


“Ini sebetulnya menjelma peluang untuk event organizer kampanye. Nah, memang ada hambatan yang tidak memiliki saluran komunikasi dengan baik, tetapi ada RRI tersedia TVRI yang bisa tembus serta di beberapa daerah hijau masih bisa dilakukan kampanye terbatas, ” kata Mendagri dalam seminar daring yang diselenggarakan, Minggu, 20 September 2020.


Selain itu, Mendagri pun mengaku sudah berkirim surat ke KPU terkait diizinkannya konser Pilkada Serentak 2020.


Berikut 4 hal dengan disampaikan dan dilakukan Menteri Di Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah KPU izinkan konser Pilkada Serentak 2020 dihimpun Liputan6. com :


2 dari 6 kaca

Usul Konser Nonfisik

Menteri Di Negeri Tito Karnavian mendukung pengoperasian konser nonfisik sewaktu pelaksanaan aksi pemilihan kepala daerah.


Mendagri mengusulkan agar konser nonfisik dilakukan secara daring atau melalaikan siaran radio dan televisi membawabawa TVRI dan RRI.


“Ini sebetulnya menjadi peluang buat event organizer kampanye. Nah, sungguh ada hambatan yang tidak mempunyai saluran komunikasi yang baik, tetapi ada RRI ada TVRI yang bisa tembus dan di kurang daerah hijau masih bisa dikerjakan kampanye terbatas, ” kata Mendagri dalam seminar daring yang diselenggarakan, Minggu, 20 September 2020.


Selain itu, Mendagri pula menyarankan agar kerumunan yang membawabawa kehadiran massa secara fisik dalam setiap tahapan Pilkada, terutama zaman kampanye harus dibatasi.


“Apa pun bentuknya, harus dibatasi semaksimal mungkin. Saya tidak putus ada rapat umum, konser apalagi. Saya tidak sependapat maka beta membuat surat langsung ke KPU, Kemendagri keberatan tentang itu, ” kata Mendagri.


Namun, bukan berarti seluruh kegiatan penyatuan massa kampanye secara fisik harus dilarang.


3 dari 6 halaman

Surati KPU

Tito menegaskan, kerumunan yang melibatkan massa banyak di setiap tahapan Pilkada, terutama saat aksi, harus dibatasi. Apapun bentuknya, kudu dibatasi semaksimal mungkin.


“Jadi seperti mohon maaf kerap umum, saya tidak setuju tersedia rapat umum, konser apalagi, kami tidak sependapat. Maka saya melaksanakan surat langsung ke KPU, Kemendagri, keberatan tentang itu dan kemudian segala sesuatu yang menimbulkan gerombolan itu yang berpotensi tidak mampu jaga jarak dibatasi. Tapi ada tidak fair, kalau semua kelompok dibatasi. Yang diuntungkan adalah petahana, karena petahana dari 270 daerah sekian petahana power-nya, ” logat Tito.


Oleh karena itu, Mendagri menilai agak invalid adil jika dibatasi total. Nonpetahana tentu ingin popularitas dan elektabilitasnya naik. Maka diberikan ruang dengan disebut rapat terbatas.


Dirinya sebagai Mendagri, telah menganjurkan pertemuan atau rapat terbatas cuma boleh dihadiri maksimal 50 karakter. Dan itu mesti jaga langkah. Ia juga mendorong kampanye daring.


“Kemudian kita cakap kampanye dari itu bisa sampai ratusan ribu orang, apalagi live streaming konser pun boleh konser daring yang diinisiasi oleh Ketua MPR misalnya, dan ini nyata menjadi peluang untuk event organizer kampanye, ” ucap dia.


Nah, memang ada hambatan yang tidak memiliki saluran hubungan yang baik, tapi ada RRI ada TVRI yang bisa tembus dan di beberapa daerah muda masih bisa dilakukan kampanye terbatas, ” sambung Mendagri.


4 dari 6 halaman

Ancam Berikan Hukuman

Tito mengingatkan tidak boleh ada gerakan dalam bentuk konser, perlombaan & kegiatan apapun yang mengumpulkan massa.


“Konser dan lain-lain saya minta tidak ada. Dapat konser, boleh musik virtual. Wujud tidak. Kemudian kegiatan-kegiatan lain bagaikan perlombaan, pengumpulan masa baik maujud apapun juga tidak boleh. Kecuali ada yang namanya rapat terpatok yang ditentukan sesuai aturan KPU, ” terang dia.


Bagi paslon yang terbukti mengenai protokol tersebut, Tito menyebut ada ancaman dipidanakan.


“Kalau terjadi pengumpulan masa di luar, arak-arakan, terjadi kemudian konvosi tersebut harus dibubarkan. Bahkan bisa dipidana dengan UU lain. Bisa perda, bisa perkada, bisa aturan KUHP, bisa UU Karantina Kesehatan sebab Polri, ” papar Tito.


5 sejak 6 halaman

Jadikan sebagai Momentum Tangani Covid-19

Menurut Tito, Pilkada ini jika digelar secara elok, bisa menjadi momentum emas buat membuat 270 daerah yang menggelar pemilihan bergerak menangani Covid-19. Mereka yang menjadi pasangan calon bakal bergerak semua menangani Covid-19.


Mulai dari calon kepala daerah hingga tim suksesnya mengabulkan kampanye masif, misalnya membagikan masker, handsanitizer, dan sabun.


Selain itu, juga membuat tempat sabun di tempat-tempat publik secara nama gambar pasangan calon.


Menurut dia, makin banyak masyarakat berbuat, makin baik. Kejadian itu akan membantu pemerintah menangani Covid-19 di daerah tersebut.


Namun, tentu semua itu memerlukan regulasi yang maksimal untuk mencegah kerumunan sosial dan buat mendorong serta mewajibkan para pelaksananya mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.


“Masyarakat dibangkitkan, pilihlah pimpinan yang bisa menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonomi dalam daerah masing-masing itu. Kampanye harus dilakukan sehingga masyarakat nanti memakai hak pilihnya untuk memilih majikan yang bisa menyelesaikan masalah itu di daerahnya. Otomatis kalau bisa dibangun setting ini para bahan kepala daerah ini di picik mereka hanya berpikir bagaimana tangani Covid-19 itu, ” jelas Tito.

enam dari 6 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Tersebut:

Daniel Powell